SATULAYAR.COM - Produk kelautan dan perikanan unggulan Sulawesi Selatan sebagai komoditas ekspor yang digemari pasar Internasional mendapat apresiasi dari Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto. Mantan istri Presiden Prabowo ini pun mendorong agar komoditas ekpor laut itu terus ditingkatkan.
“Saya kagum, banyak sekali yang diekspor. Ikan tuna, teripang, dan segala macam. Gurita bagus sekali. Komoditas ekspor yang luar biasa, yang digemari dari China dan negara lainnya,” ujar Siti Hediati di Makassar, Selasa (12/8/2025).
Untuk diketahui, Siti Hediati bersama rombongan Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Kehutanan dan Kelautan melakukan kunjungan kerja di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar. Mereka didampingi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Dalam agenda ini, Siti Hediati Soeharto bersama Gubernur Andi Sudirman meninjau berbagai produk kelautan dan perikanan unggulan Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi komoditas ekspor.
Dalam kesempatan itu, Ia menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus memberikan dukungan agar sektor kelautan dan perikanan di Sulsel semakin berkembang.
“Kami mendukung supaya bisa berkembang lebih baik lagi, melayani masyarakat lebih bagus lagi, dan lebih banyak produk yang bisa diekspor,” ujar Titiek, sapaan Siti Hediati Soeharto.
Sementara itu di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan sejumlah pengusaha lokal atau pedagang ikan hidup dipersulit oleh pihak Balai Taman Nasional Takabonerate, padahal telah mengurus, melengkapi berkas dan telah menyetor kelengkapan berkas yang dipersyaratkan oleh kantor Balai Taman Nasional Takabonerate.
Bahkan, sejumlah keramba ikan hidup milik para pengepul di kawasan Taman Nasional Takabonerate disegel oleh tim gabungan dari Balai Taman Nasional Takabonerate dan Kepolisian. Selain memasang garis polisi, petugas juga menyita perlengkapan keramba seperti jaring. Akibatnya, aktivitas ekonomi nelayan pengepul dan nelayan anggotanya lumpuh.
Hingga saat ini, Balai TNTBR belum juga memberikan kejelasan terkait Pengurusan Perjanjian Kerjasama (PKS) penampungan pembesaran lobster dan ikan, serta pengelolaan keramba ikan hidup agar mereka bisa kembali membeli hasil pancingan nelayan di Takabonerate.
Berbeda perlakuan dengan yang lainnya, Balai TN. Takabonerate terus membiarkan pedagang lain membeli ikan dan dan membuka keramba. Bahkan, ada pedagang yang membeli pakai kapal langsung masuk ke taka-taka bersama nelayannya menangkap ikan. Mereka loading ikan hidup di Takabonerate tapi tidak diapa-apakan.
"Kami orang kawasan hanya bisa nonton dan takut protes jangan sampai PKS dipersulit. Apakah pedagang lain itu sudah ada PKS? Kalau bisa perlihatkan juga dan kita periksa sama-sama berkasnya karena setahu saya untuk urus PKS itu butuh anggota nelayan yang sudah diverifikasi oleh pihak Balai," ungkap salah seorang pemilik keramba yang sudah tidak operasi menunggu PKS dari balai terbit.
Para pedagang ikan hidup ini ingin agar Balai TN. Taka Bonerate tidak tebang pilih, sekaligus meminta perhatian pemerintah dan wakil rakyat untuk turun langsung menyelesaikan persoalan tersebut. (*).
Social Header