SATULAYAR.COM - Bupati LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kepulauan Selayar, Ahmad Zulkarnain, mempertanyakan keberadaan anggaran pemeliharaan dan perbaikan Mobil Rescue Tagana yang merupakan hibah dari Kementerian Sosial RI kepada Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar.
Pasalnya, mobil operasional yang bertuliskan Kemensos RI itu diketahui sebagai armada andalan saat bencana dan dalam misi kemanusiaan, seperti mengevakuasi korban, mengangkut logistik, dan menjangkau wilayah yang sulit diakses saat bencana melanda kini terbengkalai dan tak lagi beroperasi.
Bahkan, sudah lebih dari setahun kendaraan tersebut tidak pernah lagi terlihat dilokasi-lokasi bencana.
"Ini menyangkut aset negara dan keselamatan rakyat. Jika mobil itu rusak, publik berhak tahu: ke mana anggaran pemeliharaan selama ini? Apakah memang tidak dianggarkan, atau ada hal lain yang disembunyikan?" tegas Bupati LIRA Selayar, Zulkarnain, kepada awak media, Jum'at (4/7/2025) malam.
Zul bahkan menilai situasi ini mencerminkan kegagalan tata kelola dalam urusan kebencanaan dan transparansi anggaran di daerah.
“Jangan sampai kendaraan penting seperti ini rusak diam-diam dan hilang dari tanggung jawab. Jika ada anggaran, harus dipertanggungjawabkan. Jika tidak ada, mengapa? Ini perlu audit terbuka,” ujarnya.
Apalagi, kata dia, dtengah meningkatnya potensi bencana, masyarakat berharap agar peran Tagana kembali diaktifkan secara maksimal, termasuk pemulihan kendaraan operasional yang selama ini menjadi ujung tombak aksi kemanusiaan.
“Tanpa mobil operasional, Tagana hanya akan jadi simbol semata. Sementara rakyat butuh aksi nyata,” kata Bupati LIRA Selayar.
Ketiadaan mobil Rescue Tagana dinilai sebagai simbol menurunnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi situasi darurat. Padahal, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki karakter geografis kepulauan yang rentan dan sulit dijangkau saat bencana melanda.
Untuk diketahui, Mobil Rescue Tagana sudah lama tidak terawat dan bahkan disebut terparkir dalam kondisi rusak di sebuah garasi instansi terkait. Beberapa sumber pun menyebut tidak adanya anggaran operasional dan bahan bakar menjadi alasan utama kendaraan tersebut tak lagi digunakan.
Tokoh masyarakat pun menyayangkan lemahnya tanggung jawab pemerintah atas aset vital tersebut.
Kondisi ini turut disesalkan oleh Aktivis Kebencanaan dan Relawan Kemanusiaan, saat berbincang di salah salah warkop di Kota Benteng, Jum'at (5/7/2025). Dia mengaku tidak bisa lagi bergerak maksimal, karena armada yang biasa digunakan tidak tersedia.
“Kalau hanya mengandalkan semangat relawan, kami tidak bisa bergerak jauh tanpa dukungan logistik dan kendaraan yang layak. Mobilnya rusak, suku cadang tidak tersedia, akhirnya kami berhenti operasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kepulauan Selayar, Hj. Satmawati, S.Sos., M.AP, saat dikonfirmasi satulayar.com pada Jum'at (4/7/2025) petang, hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut. (Tim).
Social Header