Kepala Desa Balang Butung, Muslimin
SATULAYAR.COM - Polemik Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2025, yang hingga saat ini tidak dicairkan oleh BPKPD Kepulauan Selayar karena tunggakan PBB-P2 Tahun 2024, sehingga berimbas pada penutupan Kantor Desa Balang Butung telah menemui titik temu.
Demikian disampaikan Kepala Desa Balang Butung, Muslimin, kepada satulayar.com pada Senin (30/6/2025) siang, usai melakukan pertemuan bersama Wakil Bupati, Drs. H. Muhtar, Kadis PMD, Kabid Pendapatan BPKPD, dan Camat Buki di ruang kerja Wabup Kepulauan Selayar.
"Jadi kesepakatannya kantor Desa Balang Butung yang ditutup, dibuka kembali hari ini juga dan tetap memberikan pelayanan publik sebagaimana biasa, dengan jaminan ADD segera diproses dan dicairkan oleh pihak BPKBD Kepulauan Selayar," ungkap Muslimin.
Lanjut, Muslimin mengatakan bahwa kesepakatan untuk mencairkan ADD tidak hanya berlaku bagi Desa Balang Butung saja, melainkan terhadap semua desa yang ditunda pencairannya, dengan ketentuan masing-masing pemerintah Desa meningkatkan progres realisasi PBB-P2 tahun 2024.
"Insya Allah, dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan memproses pencairan ADD semua desa yang ditunda. Itu kesepakatan kami dengan Pak Wabup, Kadis PMD, dan BPKBD Kepulauan Selayar," ujar Mimin, kerap Kepala Desa Balang Butung ini disapa.
Selain itu, Muslimin menyebut hal lain yang juga menjadi kesepakatan dalam pertemuan tersebut adalah adanya perbaikan data atau verifikasi dan pemutakhiran data PBB-P2 oleh pihak BPKBD Selayar.
"Mulai besok pihak BPKBD Selayar akan turun ke desa-desa melakukan verifikasi dan pemutakhiran data PBB-P2, khususnya terhadap SPPT dengan objek pajak yang bermasalah atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan," ungkap Muslimin.
Untuk itu, kepada rekan-rekan kepala desa yang juga mengalami hal sama dengan Desa Balang Butung, mari kita ajak para Kepala Dusun, RK dan RT untuk aktif mendampingi masyarakat dan mengantar tim teknis BPKPD untuk bersama-sama melakukan pemutakhiran data dengan melakukan pengukuran lahan agar nantinya pajak yang dibayarkan telah sesuai dengan fakta lapangan, pungkasnya. (Tim).
Social Header