SATULAYAR.COM - Bupati Kepulauan Selayar, H. Muhammad Natsir Ali membawa sejumlah aspirasi strategis terkait kepentingan daerah kepulauan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah mendorong kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan agar dapat segera disahkan.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung Natsir Ali sata melakukan kunjungan koordinasi ke Gedung DPR RI dan diterima oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, di Jakarta, Senin (23/6/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Natsir Ali hadir bersama sejumlah kepala daerah lainnya, di antaranya Bupati Sidrap, Bupati Bantaeng, dan beberapa kepala daerah lainnya dari Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, selain mendorong agar RUU Daerah Kepulauan dapat segera disahkan, Bupati Selayar juga mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan pelimpahan kewenangan pengelolaan laut secara khusus bagi daerah kepulauan guna mendukung percepatan pembangunan daerah maritim seperti Kepulauan Selayar.
Kemudian Bupati Natsir juga mendorong agar daerah diberikan kewenangan penerbitan izin pertambangan skala kecil, sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal.
Dalam bidang kepegawaian, Bupati Natsir menyoroti persoalan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah, yakni banyaknya CPNS dari luar daerah yang setelah lulus kemudian mengajukan pindah ke daerah asalnya. Hal ini, menurutnya, sangat merugikan daerah penerima formasi, karena berdampak pada kekurangan pegawai di unit kerja yang telah direncanakan.
“Karena itu kami mendorong agar ada kebijakan prioritas penerimaan CPNS untuk putra-putri daerah. Kita butuh aparatur yang memang siap membangun daerah, bukan sekadar menjadikan Selayar sebagai batu loncatan,” tegas Bupati Natsir.
Lebih lanjut, Bupati Natsir juga menegaskan bahwa membangun daerah kepulauan bukanlah perkara mudah, apalagi dalam upaya mendatangkan investasi.
“Membangun di daerah kepulauan itu tidak mudah. Daerah kepulauan memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda dibanding daerah daratan. Butuh tantangan untuk mendatangkan investasi di daerah kepulauan. Problem kita sama, yaitu infrastruktur,” jelasnya.
Kunjungan koordinasi ini diharapkan menjadi langkah konkret memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan agar mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan nasional. (*)
Social Header